Infografis
Suara.com - Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai reshuffle kabinet bakal dilakukan jika Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan dengan calon presiden pasca 2024. Dengan begitu, menteri-menteri dari partai NasDem terancam bakal didepak dari Kabinet Jokowi.
"Pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca 2024. Jika tidak, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024," kata Arifki kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).
Menurutnya, jika nanti menteri dari NasDem ditendang dari kabinet, hal itu bukan karena hasil evaluasi kinerja. Namun karena faktor politik.
"Terkait NasDem keluar dari kabinet Jokowi, evaluasi tentu tidak terkait kinerja menterinya bagus atau tidaknya saja. Tetapi, kepentingan Jokowi pasca 2024 tentu ikut menentukan," ujarnya.
Baca Juga: Ramai Disebut Bakal Kena Reshuffle, Siapa Saja Menteri dari NasDem di Kabinet Jokowi?
Dia mengutarakan, kekinian pergantian kabinet itu tentu sudah didorong oleh anggota koalisi lainnya agar anggota NasDem keluar dari kabinet. Sikap NasDem dengan mendeklarasikan Anies, dinilai sebagai partai koalisi lain, partai pemerintah rasa oposisi.
Kendati begitu, adanya dorongan tersebut membuat Jokowi dilematis. Terlebih ke depan dikhawatirkan bisa mempengaruhi peta politik jelang Pemilu 2024.
"Dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu hal wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024. Namun, keputusan itu tentu tidak mudah bagi Jokowi, karena ikut mempengaruhi peta ruang publik dan politik menjelang Pemilu 2024," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Langkah Jokowi Hentikan Ekspor Bijih Bauksit Dipuji: Baru Sekarang Presiden Berani Melarang
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. "Ya, nanti," ucapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle. Walaupun kebanyakan responden kami menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
